APBN Tak Cukup, TP Rachmat Bantu Negara Sediakan Hunian Rakyat
Di tengah keterbatasan anggaran negara untuk pembangunan perumahan rakyat, perusahaan besar mulai menunjukkan komitmennya melalui skema Corporate Social Responsibility(CSR). Salah satu yang menonjol adalah PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG), perusahaan milik pengusaha nasional TP Rachmat, yang secara resmi mengalokasikan dana CSR untuk sektor perumahan.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam rapat bersama DPR. Ia menyebut TAPG sebagai contoh konkret dunia usaha yang berperan aktif membantu pemerintah dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
“Perusahaan Triputra milik Bapak TP Rachmat melalui RUPS-nya sudah memutuskan secara resmi mengalokasikan anggaran CSR untuk perumahan. Ini contoh perusahaan besar yang memiliki komitmen terhadap masalah perumahan rakyat,” ujar Maruarar, Senin (29/5/2025).
Baca Juga: Emiten Sawit Tp Rachmat (TAPG) Kantongi Rp195,35 Miliar dari Dividen Anak Usaha
Langkah TAPG dinilai sebagai bagian dari terobosan yang tengah didorong Kementerian PKP untuk mengatasi tantangan besar dalam penyediaan perumahan, mengingat hanya sekitar 9% kebutuhan pendanaan dapat dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya, sekitar 91%, harus dicari melalui sumber pembiayaan alternatif, termasuk investasi swasta dan CSR.
Maruarar menegaskan pihaknya terus melakukan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan besar, terutama yang terdaftar di pasar modal, agar meniru langkah TAPG. Keterlibatan sektor swasta dinilai sangat krusial dalam mengatasi backlogperumahan nasional.
“Kami terus bergerilya agar semakin banyak perusahaan melakukan hal serupa. Ini bukan hanya soal tanggung jawab sosial, tapi investasi sosial jangka panjang,” tegasnya.
Baca Juga: Maruarar Pasang Badan: 'Gagal 3 Juta Rumah? Saya Siap Di-reshuffle'
Langkah TAPG dinilai sebagai bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah dan swasta dapat menjadi solusi konkret dalam pembangunan perumahan rakyat.
Berdasarkan pantauan Warta Ekonomi, TAPG tidak merinci secara detail bentuk komitmennya terhadap program Kementerian PKP. Namun, berdasarkan keterbukaan informasi, perusahaan tersebut mencantumkan komitmen keberlanjutan melalui program sosial dan ketahanan pangan.
“Komitmen keberlanjutan perseroan tercermin dari berbagai upaya strategis yang selaras dengan amanat Asta Cita Pemerintah, salah satunya akan dilakukan melalui renovasi rumah dan penyediaan fasilitas sanitasi agar rumah layak huni,” kata Joni Tjeng, Corporate Secretary TAPG, dikutip Selasa (20/5/2025).
Tahun lalu, TAPG juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat di wilayah tersebut.
(责任编辑:时尚)
- Imbas Pembangunan JPO, Halte Velbak Transjakarta Ditutup Sementara
- PHK Merebak, AXA Mandiri Malah Bidik Pasar Mikro
- Masyarakat Ijen Sesalkan Aksi Premanisme yang Sebabkan Kekacauan di Kaligedang
- INTIP: 5 Makanan yang Bisa Dikonsumsi agar Tulang Kuat
- Isu Disharmoni Panglima TNI Andika dan KSAD Dudung, DPR Harap Isunya Tak Diperpanjang
- Modus Baru Peredaran Narkoba di Jakarta: Emak
- Polisi Dalami Temuan Selongsong Peluru Di Lokasi Penembakan Warga Tamansari Jakarta Barat
- Deteksi Dini, Kunci Utama Mengatasi Kanker Prostat
- Efek Minum Kopi Setiap Hari, Ternyata Bisa Kurangi Risiko Diabetes
- Mas Anies oh Mas Anies... Biasanya Juga Puasa Ngomong, Kok Klaim Dipelintir
- 7 Minuman Terbaik di Pagi Hari untuk Bakar Lemak Perut
- INTIP: 5 Makanan yang Bisa Dikonsumsi agar Tulang Kuat
- Polda Metro Jaya Ringkus 296 Penjudi Selama 4 Hari Operasi Kamtibmas
- Anggota DPRD DKI Ingatkan Perusahaan Bayar Upah yang Layak Bagi Buruh
- Pantau Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta, Kapolda Metro Jaya: Situasi Kondusif
- Respons Agresivitas China, Akademisi Imbau ASEAN Tingkatkan Persatuan
- dr Lois Akui Kesalahan, Polri Kedepankan Keadilan Restoratif
- Erina Gudono dan Kaesang Babymoon di AS, Apa Itu?
- Pertanyakan Kejelasan Anggaran Formula E, PDIP: Tak Pernah Ada Info Akurat dari Anies
- Pemberian Insentif untuk Mobil Listrik Bakal Dihapus?