PKS Minta Tambang yang Dekat Raja Ampat Ditindak Tegas: Jangan Sampai Masyarakat Dirugikan!
JAKARTA,quickq官网网址 DISWAY.ID- Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menindak tegas tambang-tambang nikel tanpa izin yang merusak lingkungan di kepulauan Raja Ampat.
Terutama, kata Mulyanto, tambang yang dekat dengan obyek pariwisata Raja Ampat.
BACA JUGA:Komisi VII DPR Minta Pemerintah Evaluasi Seluruh Izin Tambang di Raja Ampat: Jangan Sampai Perusahaan Untung, Lingkungannya Rusak
BACA JUGA:Semua Layanan kppli: Mendorong Kesadaran dan Aksi Nyata untuk Perlindungan Lingkungan Indonesia
"Jangan malah yang disasar adalah tambang di Pulau GAG milik BUMN yang jauh dari daerah pariwisata Raja Ampat," kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin, 9 Juni 2025.
"Yang dihebohkan dan dilaporkan masyarakat kan terutama adalah tambang yang dekat dengan obyek wisata tersebut. Jangan dibelokkan atau pilih kasih," sambungnya.
Ia pun meminta Bahlil untuk menindak tegas semua perusahaan tambang yang mencemari lingkungan laut Raja Ampat.
Menurut Mulyanto, banyak perusahaan tambang tidak menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai penguatan dari konsep Good Corporate Governance (GCG).
BACA JUGA:Menteri LH: Pertambangan di Raja Ampat Melanggar UU, 4 Perusahaan Tambang Nikel dalam Pengawasan
Ia menilai, perusahaan seharusnya mengedepankan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar mengejar keuntungan jangka pendek.
“Jangan sampai masyarakat justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat bisnis tambang di wilayah mereka,” jelas dia.
BACA JUGA:Bupati Tak Bisa Hentikan Aktivitas Tambang Nikel di Raja Ampat: Kami Hanya Bisa Melihat, Kewenangan di Pusat
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah wajib turun tangan secara aktif untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari potensi kerusakan permanen.
“Keindahan dan keanekaragaman hayati Raja Ampat adalah warisan dunia yang harus dijaga dan dilestarikan demi generasi mendatang. Pemerintah harus adil dan hadir melindungi hak rakyat,” tegas Mulyanto.
(责任编辑:探索)
- ·Tera Data Indonusa (AXIO) Tebar Dividen Minimalis Rp3 per Saham, Cair 11 Juli!
- ·Muzani Akui Belum Dengar Ada Reshuffle Usai Hasan Nasbi Mundur dari Kepala PCO
- ·74 Lokasi Pusat UTBK SNBT 2025 yang Wajib Diketahui Camaba, Cek Daftarnya di Sini!
- ·Resep Mi Panjang Umur, Cocok untuk Sajian Tahun Baru Imlek
- ·Terkuak! Ini Kronologi Tewasnya Anak Tamara Tyasmara
- ·Garam Merica Ubah Nama Jadi Pendawa, Siap Sajikan Kuliner Asli Nusantara di Kota Sydney
- ·Disorot dalam Debat, Apa Beda Stunting dan Gizi Buruk?
- ·Jepang Luncurkan Visa Digital Nomad Bulan Depan, Catat Syaratnya
- ·KPU Sempat Minta KPPS Tetap Layani Pemilih Meski Lewat Waktu
- ·Mengenal Golden Visa untuk Investor Kakap IKN
- ·Anies Baswedan Janji Revisi UU KPK Jika Terpilih Jadi Presiden RI
- ·Resep Mi Panjang Umur, Cocok untuk Sajian Tahun Baru Imlek
- ·Machu Picchu Sepi Turis Gara
- ·FOTO: Busana Terbaik di Red Carpet Grammy Awards 2024
- ·Pendukung Prabowo Mulai Padati MRT Dukuh Atas Menuju GBK
- ·Orasi Prabowo di Hari Buruh: Banyak yang Takut Saya Jadi Presiden, Gue Tahu Tipu
- ·Garam Merica Ubah Nama Jadi Pendawa, Siap Sajikan Kuliner Asli Nusantara di Kota Sydney
- ·Catat, 5 Ikan Ini Tidak Boleh Dimakan Penderita Darah Tinggi
- ·Siloam Hospitals (SILO) Targetkan Pembukaan 4 Rumah Sakit Baru di 2025
- ·Simak, Prediksi Nasib 12 Shio di Sepanjang Tahun Naga Kayu 2024