会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 Deretan Menteri Jokowi Duduk Satu Meja Bahas Kebijakan Satu Peta!

Deretan Menteri Jokowi Duduk Satu Meja Bahas Kebijakan Satu Peta

时间:2025-06-09 02:40:40 来源:quickq iphone 作者:热点 阅读:921次

JAKARTA,quickqpc版 DISWAY.ID--Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat kerja nasional One Map Policy Summit pada Kamis 11 Juli 2024.

Rakor ini turut menghadirkan Badan Informasi Geospasial dan beberapa menteri-menteri Presiden Jokowi seperti menteri Luar Negeri Retno Marsudi, menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, menteri LHK Siti Nurbaya hingga Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.

Deretan Menteri Jokowi Duduk Satu Meja Bahas Kebijakan Satu Peta

Deretan Menteri Jokowi Duduk Satu Meja Bahas Kebijakan Satu Peta

BACA JUGA:Syahrul Yasin Limpo Divonis 10 Tahun Penjara Atas Kasus Pemerasan Anak Buah di Lingkungan Kementerian Pertanian

Deretan Menteri Jokowi Duduk Satu Meja Bahas Kebijakan Satu Peta

BACA JUGA:Wakil Menteri Palestina Al-Ghussein Tewas dalam Serangan Udara Israel

Deretan Menteri Jokowi Duduk Satu Meja Bahas Kebijakan Satu Peta

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan bahwasanya pelaksanaan kebijakan satu peta atau one map policy ini telah berjalan selama 8 tahun.

One map policy ini kata Airlangga telah mencakup empat kegiatan, yaitu kompilasi, data, integrasi dan singkronisasi, serta berbagai data informasi geospasial.

"Kebijakan ini juga telah telah menyelesaikan 151 peta tematik dari 23 kementerian lembaga di 38 provinsi," katanya saat jumpa pers.

BACA JUGA:Kementerian PUPR Raih Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 2023

BACA JUGA:Presiden Sambut Baik Family Office, Para Menteri Khawatir

Berbagai data dan informasi kata Airlangga dilakukan dengan geoportal kebijakan satu peta dan secara luas telah dimanfaatkan.

"Ini sangat diperlukan untuk perbaikan tata ruang dan penegasan batas administrasi provinsi dan kabupaten kota, tambahnya.

"Dan tentu sangat bermanfaat untuk OSS dalam perizinan usaha dan juga data ini penting untuk penentuan batas wilayah atau batas kedaulatan indonesia," lanjutnya.

Lebih lanjut kata disebutkan Airlangga, hal Ini juga diperlukan untuk perbaikan dari kualitas perizinan terutama penyelesaian tumpang tindih

"Kedepan tentu kebijakan ini akan dibuka ke publik, dan diharapkan masuarakat luas bisa akses, dan pemerintah berkomitmen selesaikan ketidaksesuaian, terutama untuk beri kepastian hukum dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan," tandasnya.

(责任编辑:娱乐)

相关内容
  • 2025qs世界大学排名艺术与设计榜单!
  • Kisah Pria Punya Tiket Pesawat Tanpa Batas, Terbang hingga 10.000 Kali
  • Mahfud MD Ungkap Putusan MKMK Patut Ditunggu, 'Percayakan Saja Sama Jimly Asshiddiqie!'
  • Bos Alexis Datangi PMJ Penuhi Pemeriksaan Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK
  • Dugaan Tambang Ilegal di Raja Ampat, Wakil Ketua MPR RI: Wajah RI Bisa Tercoreng
  • Catat, Orang
  • Denny Indrayana Sebut Putusan MK Soal Batasan Usia Minimal Capres
  • Overtourism Bali Disorot, Menparekraf Sandiaga Buka Suara
推荐内容
  • Menko PMK Sebut Anggaran Makan Siang Gratis Akan Disesuaikan Tiap Daerah
  • Ramai Dibahas, Apa Benar Obat Sakit Kepala Bisa Picu Anemia Aplastik?
  • Link Saldo DANA Kaget Ratusan Ribu di Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei: Siapa Cepat, Dia Dapat!
  • “公立常春藤”UIUC新开设工业设计MDes,25fall真香预警!
  • Deretan Menteri Jokowi Duduk Satu Meja Bahas Kebijakan Satu Peta
  • Donasi untuk Rahma Penderita Penyakit Tulang Langka lewat Berbuatbaik